sapta tertib pertanahan. 5 Tahun 2010 tentang. sapta tertib pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi. Upacara Hari Agraria Nasional Ke-52 Kantor Pertanahan Kabupaten Subang. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai Catur tertib pertanahan yang dimaksud yaitu: 8Sudikno Mertokusumo, Op. . BPN : 277 Tahun 2012) 1. Kedelapan, meningkatkan kekompakkan (team work) bagi seluruh pegawai (pejabat, staf) yang selama ini telah terjalin dalam mewujudkan Sapta Tertib Pertanahan. 2010. DOWNLOAD PDF. DASAR RUANG LAKTASI. TertibKerja. Liputan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 1. com! This is your very first post. Kode Perilaku. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) Di Kantor Pertanahan Kota TidoreBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ii Sapta Tertib Pertanahan i . tujuan pelayanan prima BPN-RI dengan memperhatikan aturan viii normatif untuk tercapainya salah satu sapta tertib pertanahan. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala. 10192495/P BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA 2014 DALAM MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN Pertanahan Nasional berupa terbitnya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 277/KEP-7. The data sources in this study used primaryHal tersebut sesuai dengan pendapat Sriekaningsih dan Setyadi (2015: 211) Budaya kerja organisasi di Kantah ATR/BPN Sukoharjo dilaksanakan dengan bertanggung jawabTugas Badan Pertanahan Nasional. 23. 5 H. Model Rekrutmen 2. Purworejo dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya dengan kode Satker 430 100. Selain Sapta Tertib Pertanahan, Penataan dan Penguatan Organisasi dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di BPN RI juga meliputi Sapta Pembaharuan Reformasi Birokrasi yang meliputi Pembangunan dan Penerapan Sistem Rekrutmen, Sistem Pendidikan, Kode Perilaku, Standar Minimum Profesi, Pola Jenjang Karier, Sistem. menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasionalPertanahan dapat terhambat dan tidak akan dapat tercapai Sapta Tertib Pertanahan terutama Tertib Administrasi Pertanahan. 5 Jumlah kebijakan teknis, norma, standar, pedoman dan mekanisme Pengaturan dan pengadaan tanah pemerintah (Paket) 1 5 KEGIATAN : PENINGKATAN KUALITAS PENGUKURAN, PEMETAAN DANdikenal dengan Catur Tertib Bidang Pertanahan sebagaimana dimuat dalam keppres No. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 3 D. 4 Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI 1. April 2020. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. 7. Keputusan Kepala BPN RI Nomor 27 7/KEP-7. Struktur Organisasi 4 E. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Judul Asli. Menyetujui : Bogor, 1 September 2022 COACH (Ir. Nampaknya kebijakan Sapta tertib bidang pertanahan seyogyanya masih dipakai suatu wacana. Posted by kantahpurworejo in dokumen. PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL. (2) Pertimbangan Teknis Pertanahan. 1) Gambar 4 (empat) butir padi melambangkan Kemakmuran dan kesejahteraan. 1. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Rosidi,. RB. 23. Ketujuh tertib itu, antara lain tertib administrasi, tertib anggaran, tertib perlengkapan, tertib perkantoran, tertib kepegawaian. Dengan tema "Dari Alumni untuk Almamater Menuju Center of Excellence Dilandasi Jiwa UUPA dan Semangat Sapta Tertib dan Sapta Pembaharuan, STPN dan Kapti Agraria Bertekad Meningkatkan Dharma Baktinya untuk Penguatan Kelembagaan Pertanahan Menuju Terwujudnya Tanah untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat" STPN. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat, terhadap pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. LIRIK LAGU DISKORIA. 12 Tahun 2022 tentang Pemecahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan; 10. Spreadsheet Pada Kantor Pertanahan Kota Bandung Disusun Oleh: Nama : Deviana Nur Amalia, S. Tak kalah pentingnya, beberapa ujian PPAT pernah menanyakan seputar ‘tujuh tertib’ BPN. 71 Soal Administrasi Pertanahan Beserta Jawaban. Demikian, semoga Buku Saku ini bermanfaat bagi kita. pertanahan secara terpadu, tertib dan sistematis melalui pengaturan administrasi pertanahan; c. Tujuan dan KegunaanPenelitian. Sumber Daya Manusa dalam Organisasi 5SAPTA `;ëô NOVEMBER 2021 Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan, penataan ruang dan penataan bangunan gedung. Pin wajib di sematkan pada PDH baru dengan semangat baru. NIP : 199303092022042001 Jabatan : Analis Hukum Pertanahan. Dalam rangka mewujudkan sapta tertib pertanahan dan meningkatkan pelayanan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan . Mengedepankan Penyelesaian Masalah dengan Solusi; 7. Sistem Pendidikan. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana Segenap jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tengah memperingati Hari Agraria Nasional yaitu hari dimana lahirnya PERATURAN YANG MENJADI PIJAKAN KAMI UNTUK MENGATUR PERTANAHAN DI NUSANTARA INI. Mengadakan penyuluhan/penerangan kepada masyarakat mengenai Tertib Hukum Pertanahan guna. ≈ Tinggalkan komentar. tentang Sapta Tertib Pertanahan dimana isinya lebih terperinci membahas antara lain: Tertib Administrasi, Tertib Anggaran, Tertib Perlengkapan, Tertib Perkantoran, Tertib Kepegawaian, Tertib Disiplin Kerja, dan Tertib Moral dimana setiap “tertib” memiliki indikator masing-masing. Tingkat Kepuasan Terhadap Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah DI Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. ID Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Da. Mengingat : bahwa dalam rangka pelaksanaan Sapta Tertib Pertanahan khususnya mengenai Tertib Kepegawaian dan Tertib Disiplin Kerja perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pakaian Dinas dan. Hasil penelitian di Kantor Pertanahan ATR/BPN Sukoharjo budaya kerja yang berlaku adalah budaya Tepat Waktu, Tepat Kinerja, dan Tepat Sasaran kemudian budaya tersebut dikuatkan oleh Keputusan Kepala BPN RI Nomor 277/KEP-7. Sedangkan dalam era reformasi saat ini, transparansi, akuntabilitas dan. Selanjutnya untuk mengontrol semua program/kegiatan, saya mencanangkan 7 tertib (Sapta Tertib) yaitu Tertib Administrasi, Tertib Anggaran, Tertib Perlengkapan, Tertib Perkantoran, Tertib Kepegawaian, Tertib Disiplin Kerja, dan Tertib Moral. 77Sepenuh Hati”. – Tersusunnya petunjuk pelaksanaan dan. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sapta TertibPertanahan khususnya mengenai tertib kepegawaian dantertib disiplin kerja, terkait dengan Pakaian Dinas danAtribut telah ditetapkan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4. 3. Sc Kustiawan, A. Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan b. Tertib Penggunaan Tanah d. TERTIB ADMINISTRASI; TERTIB ANGGARAN. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan. tentang Sapta Tertib Pertanahan dimana isinya lebih terperinci membahas antara lain: Tertib Administrasi, Tertib Anggaran, Tertib Perlengkapan, Tertib Perkantoran, Tertib. office still lacked of qualities, unaware of so called Sapta Tertib Pertanahan, and socialization of the service provided by the office. Menyediakan informasi pertanahan yang akurat, transparan dan normatif; 4. Mewujudkan tertib administrasi pengadaan tanah untuk mendukung Catur Tertib Pertanahan; tertib hukum, tertip administrasi, tertib pengunaan tanah, tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup. Syafrudin Megnumz. Kantor Pertanahan Purworejo. 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025) ARAH KEBIJAKAN “INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, & BERKEADILAN” (PERPRES No. 000,00 atau 98,14% f. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis serta target kinerja sasaran tahunan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, diuraikan sebagai berikut : Misi Pertama: Meningkatkan Pengelolaan Pertanahan sebagai. PENJELASAN SAPTA TERTIB PERTANAHAN No. A. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 2013 Tegalrejo Banyuarip I 2 Rabu, 06. Sapta Tertib Pertanahan, yaitu:Tingkat Kepuasan Terhadap Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah DI Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. BPN RI melalui Kantor Pertanahan melayani berbagai layanan (service) di bidang tugasnya dalam lingkup pertanahan yaitu : [I. 1/VI/2012 tentang sapta tertib pertanahan. Mengembangkan Good Government dengan melaksanakan sapta tertib pertanahan;Mengembangkan Good Government dengan melaksanakan Sapta Tertib Pertanahan; 61 2. Astra International Tbk di Kampung Berseri Astra Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. MAKLUMAT PELAYANAN 1. Tertib administrasi pertanahan. Tertib Penggunaan Tanah. bpn/ist. Sehingga sasaran pembangunan di bidang pertanahan adalah terwujudnya Catur Tertib Pertanahan yang meliputi : 10 1. Larasita adalah Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah Larasita merupakan Kantor Pertanahan bergerak yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sama dengan tugas dan fungsi yang berlaku pada. Daftar Tabel, Grafik dan Gambar iv . Pengelolaan buku tanah, surat ukur, peta, warkah secara baik dan tertib. Peraturan Perundang-undangan. 4 0 1 keputusan bupati 2009 100. Tertib hukum pertanahan. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. ANALISIS IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA ORGANISASI (Studi Kasus di Kantor Pertanahan ATR/BPN Sukoharjo) Isma Putri Ariyanti; Tri Murwaningsih; Cicilia Dyah S. 12. sesuai sapta tertib pertanahan Penetapan pola pengembangan dan peningkatan mutu layanan publik untuk pencegahan, penanganan serta penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan. 23. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat, terhadap pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Wahyu Pradana Piket Pagi dan malam 2 Adrianus Piket Kelas 3 Afriyani Pimpin lagu wajib 4 Andri Purnawan Sapta Pembaharuan 5 Andry Erawan Piket pendamping Pembina Kamis, 21-08-2014 6 Andyka Piket Pagi dan malam 7 Annisa Piket kelas. Beranda; OPAC; e-Jurnal. 1. 000,00 realisasi Rp205. 3/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013, dengan ini diumumkan hasil Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2012 diantaranya sebagai berikut; Peserta. Kaidah pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan 10. ≈ Tinggalkan komentar. Direktur Pengendalian Hak Atas, Alih Fungsi Lahan, Kawasan dan Wilayah Tertentu Kementerian ATR/BPN Asnawaty. 2. DASAR RUANG LAKTASI. Program Sapta Tertib Pertanahan itu resmi diluncurkan BPN ketika Hari Agraria Nasional dan Hati Tani Nasional ke-52 melalui Keputusan Kepala BPN RI Nomor 277/KEP-71/VI/2012 Tahun 2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan. Mewujudkan sapta tertib pertanahan, khususnya tertib administrasi. Tertib administrasi pertanahan merupakan usaha ataupun kegiatan manajemen pertanahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan Pemerintah dibidang pertanahan. Dari pantauan Ratih Tv ke empat Desa tersebut merupakan Desa yang kekurangan air saat musim kemarau melanda. dapat terhambat dan tidak akan dapat tercapai Sapta Tertib Pertanahan terutama Tertib Administrasi Pertanahan. NOMOR 277/KEP-7. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan kelima sasaran strategis tersebut telah dicanangkan Sapta Tertib Pertanahan yaitu tertib administrasi, tertib anggaran, tertib perlengkapan tertib perkantoran, tertib kepegawaian, tertib disiplin Kepala Badan Pertanahan Nasional No 277/KEP-7. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ii Sapta Tertib Pertanahan i . Alur Pelaksanaan PTSL didalam KKP. Zauhar (2001) menyatakan bahwa masalah pelayanan publik menjadi topik yang menarik dan banyak dikaji oleh para ahli dan pemerhati masalah administrasi publik. 2012. b Tata Laksana PTP. Menyelesaikan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada Tahun 1972. Berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Sapta Tertib Pertanahan; Berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 277 Tahun 2012, dengan harapan agar penyelenggaraan pertanahan di negara ini jauh lebih tertib dan semakin tertib yang terdiri dari: 1) Tertib Administrasi 2) Tertib Anggaran 3) Tertib Perlengkapan 4) Tertib Perkantoran 5) Tertib Kepegawaian 6) Tertib Disiplin Kerja. 14 downloads 181 Views 194KB Size. Administrasi pertanahan adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah atau organisasi yang diakui untuk mengelola dan mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Halo #sobATRBPN, Sapta tertib pertanahan merupakan sebuah dasar bagi setiap insan BPN di seluruh Indonesia, terutama di Provinsi Riau. Tingkat Kepuasan Terhadap Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah DI Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. ≈ Tinggalkan komentar. j. 4. Anna. Pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik dan Profesi. 5 Jumlah kebijakan teknis, norma, standar, pedoman dan mekanisme Pengaturan dan pengadaan tanah pemerintah (Paket) 1 5 KEGIATAN : PENINGKATAN KUALITAS PENGUKURAN, PEMETAAN DAN Sasaran Strategis 2014 yang telah ditetapkan oleh BPN-RI mencakup:. Dalam rangka mendukung program reformasi birokrasi di bidang pelayanan pertanahan maka Badan Pertanahan Nasional menerbitkan ketentuan tentang standar pelayanan dan keputusan tentang Sapta Tertib Pertanahan. Tertib Administrasi 2. 2)Melengkapi peraturan perundangan di. 17. Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi. 750,00 atau 94,53% 7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, anggaran sebesar Rp286. Kami juga menyajikan tentang wacana kadaster 2014, pengukuhan pengurus daerah. Ketujuh tertib itu, antara lain tertib administrasi, tertib anggaran, tertib perlengkapan, tertib perkantoran, tertib. Sapta Tertib Pertanahan (SK Ka. Sebagai dokumen negara, maka Buku Tanah harus tersimpan dan terpelihara dengan baik sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa Surat Ukur dan Buku Tanah harus tetap berada pada. Program Sapta Tertib Pertanahan itu resmi diluncurkan BPN ketika Hari Agraria Nasional dan Hati Tani Nasional ke-52 melalui Keputusan Kepala BPN RI Nomor 277/KEP-71/VI/2012 Tahun 2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan. 8, Atrbpn /BN Tahun 2012 Hal 3. WEBSITEBerikut ini adalah butir-butir yang termasuk dalam Sapta Tertib Pertanahan, kecuali: a. Tertib Administrasi Pertanahan. dan keputusan tentang Sapta Tertib Pertanahan. Sebutkan 5 kewajiban, 5 larangan, dan 3 pengecualian yang terdapat dalam kode etik notaris. Catur Tertib Pertanahan yang meliputi24: 1. pertanahan menjadi penting untuk menjamin tertib pembangunan khususnya di bidang pertanahan. SAPTA TERTIB PERTANAHAN; PROGRAM LEGALISASI. Tertib Perlengkapan; d. 8/2011) 23 Selasa Jul 2013. Latar Belakang 1 B. 30 Selasa Jul 2013. penerbitan KKPR; b. P. agus maulana. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat, terhadap pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. 54 Soal (Essay) Pengantar Ilmu Administrasi Negara Beserta Jawaban. Akan tetapi keterbatasan personil / pegawai dan banyaknya pendaftar. Semua pejabat/pegawai. TERTIB ADMINISTRASI- Menjalankan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dengan konsisten Hasil penelitian di Kantor Pertanahan ATR/BPN Sukoharjo budaya kerja yang berlaku adalah budaya Tepat Waktu, Tepat Kinerja, dan Tepat Sasaran kemudian budaya tersebut dikuatkan oleh Keputusan Kepala BPN RI Nomor 277/KEP-7. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Panitia-Panitia Kerja Likwidasi Tanah-Tanah Partikelir 2. Menyediakan informasi pertanahan yang akurat, transparan dan normatif; 4. Tabel 2. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 39 tayangan. Menciptakan suasana pelayanan dibidang pertanahan agar lancar, tertib, murah, cepat. SAPTA TERTIB PERTANAHAN. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAGUNAAN TANAH 1. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Tahun Akademik 2023/2024. Semua unit organisasi di jajaran BPN RI, segera menanggapi keluhan dan pengaduan masyarakat, dan segera untuk dijawab dan ditindaklanjuti. § Mengembangkan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan; 2. Hari adalah hari kerja. dan Bapak Aksa, beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas seluruh. Si. 277/Kep. . c. tentang Sapta Tertib Pertanahan masih kurang, sosialisasi prosedur pelayanan dan jenis-jenis pelayanan kurang di mengerti masyarakat, Apakah Kantor Pertanahan melaksanakan pelayanan Hak Atas Tanah yang efektif dan fesien. Alur Pelaksanaan PTSL didalam KKP. Vol. 1/ VI/ 2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan . Mewujudkan tertib administrasi pengadaan tanah untuk mendukung Catur Tertib Pertanahan; tertib hukum, tertip administrasi, tertib pengunaan tanah, tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup. Adapun visi dan misi Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah sebagai berikut. 1. Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1792); - 3 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN. Tertib Perkantoran 5.